KitaCoba

Kena PHK? Hitung pesangon yang
seharusnya kamu terima

Hitung UP, UPMK & UPH sekaligus — 15 skenario PHK sesuai PP 35/2021 dan Putusan MK 168/2023. Gratis, tanpa login.

🟢 Sesuai PP 35/2021 · UU 6/2023 · Putusan MK 168/2023

Koreksi Umum: 3 Hal yang Sering Salah Kaprah soal Pesangon

✗ "Pesangon efisiensi = 2×"

→ Aturan 2× hanya di UU 13/2003 (sudah tidak berlaku). PP 35/2021: maks. 1×

✗ "UPMK ikut dikalikan faktor PHK"

→ UPMK selalu 1× — tidak terpengaruh alasan PHK

✗ "Penggantian perumahan/pengobatan 15% masih berlaku"

→ Dihapus sejak PP 35/2021

Cara mengisi Upah dengan benar

Masukkan: Gaji Pokok + Tunjangan TETAP saja.
Jangan masukkan: Bonus, THR, Lembur, Uang makan/transport harian.

Cara paling akurat: buka slip gajimu dan jumlahkan hanya komponen bertanda "tunjangan tetap".

Rp

Sesuai slip gaji — hanya tunjangan tetap bulanan

Masa Kerja

Dibulatkan ke bawah (standar umum). Contoh: 7 tahun 9 bulan = dihitung 7 tahun.

Punya sisa cuti atau ongkos pulang? Tambahkan UPH untuk hasil yang lebih lengkap.

Alat Terkait

Kalkulator BPJS 2026

Cek manfaat JKM/JKK yang mungkin juga berhak kamu terima

 Kalkulator Gaji Bersih 2026

Hitung take home pay — cek gaji pokok + tunjangan tetapmu

Apa itu Pesangon PHK?

Pesangon PHK adalah hak uang yang wajib dibayar perusahaan kepada karyawan tetap (PKWTT) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Terdiri dari 3 komponen:

  • UP — Uang Pesangon (dikalikan faktor PHK: 0,5× s.d. 2×)
  • UPMK — Uang Penghargaan Masa Kerja (selalu 1×, mulai masa kerja ≥ 3 tahun)
  • UPH — Uang Penggantian Hak (sisa cuti, ongkos pulang, hak lain)

Berdasarkan Putusan MK 168/2023, nilai pesangon adalah "paling sedikit" — perusahaan wajib membayar minimal sebesar ketentuan PP 35/2021.

Terakhir diperbarui: Maret 2026 · Berlaku untuk tahun 2026

Pertanyaan Umum tentang Pesangon PHK 2026

Pesangon efisiensi itu 2x atau 1x?
PP 35/2021 yang berlaku sekarang: efisiensi mencegah kerugian = UP 1× (Pasal 43 ayat 2), efisiensi karena merugi = UP 0,5× (Pasal 43 ayat 1). Aturan "2×" dari UU 13/2003 (Pasal 164 ayat 3) sudah tidak berlaku.
Apa saja komponen pesangon PHK?
UP (Uang Pesangon) + UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja) + UPH (Uang Penggantian Hak). Tiga komponen ini dijumlahkan menjadi total pesangon yang wajib dibayar perusahaan.
Upah apa yang jadi dasar perhitungan pesangon?
Gaji pokok + tunjangan tetap saja. Tunjangan tetap = yang dibayar setiap bulan dengan jumlah sama, tanpa syarat kehadiran. Bonus, THR, lembur, uang makan/transport harian tidak termasuk.
Apakah karyawan resign berhak dapat pesangon?
Tidak. Karyawan yang mengundurkan diri (resign) tidak berhak atas UP dan UPMK. Mereka hanya mendapat UPH dan uang pisah sesuai peraturan perusahaan (Pasal 50 PP 35/2021).
Apa itu UPMK dan kapan mulai berhak?
UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja) berlaku jika masa kerja ≥ 3 tahun. UPMK selalu 1× — faktor PHK (misalnya 1,75× untuk pensiun) TIDAK berlaku untuk UPMK, hanya untuk UP.
Apakah komponen "perumahan dan pengobatan 15%" masih berlaku?
Tidak. Komponen tersebut sudah dihapus sejak PP 35/2021. Hanya ada di UU 13/2003 (sudah dicabut untuk bagian ini).
Apa dampak Putusan MK 168/2023 terhadap pesangon?
Putusan MK menegaskan bahwa UP, UPMK, dan UPH adalah "paling sedikit" (minimum). Perusahaan wajib membayar sekurang-kurangnya sebesar ini — bisa lebih tinggi jika PKB mengatur demikian.
Berapa pesangon jika perusahaan pailit?
UP 0,5× (PP 35/2021 Pasal 47), UPMK 1×, UPH. Pesangon termasuk tagihan prioritas dalam proses pailit. Disarankan berkonsultasi dengan pengacara ketenagakerjaan.
Apa itu PKPU dan bagaimana pengaruhnya ke pesangon?
PKPU = Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diajukan ke pengadilan niaga. Jika merugi: UP 0,5× (Pasal 46 ayat 1). Jika tidak merugi: UP 1× (Pasal 46 ayat 2). Kewajiban pesangon tetap berlaku.
Bagaimana hak karyawan yang meninggal dunia?
Ahli waris berhak atas UP 2×, UPMK 1×, dan UPH (Pasal 57). Selain itu, ada juga santunan BPJS JKM yang bisa diklaim terpisah.
Apakah pesangon kena pajak?
Ya. Pesangon termasuk objek PPh 21 Final berdasarkan PP 68/2009. Tarif progresif: 0% (s.d. Rp 50jt), 5% (Rp 50-100jt), 15% (Rp 100-500jt), 25% (>Rp 500jt). Perusahaan memotong pajak sebelum dibayarkan. Semua nilai di kalkulator ini adalah GROSS (sebelum pajak).
Apa yang dilakukan jika perusahaan tidak mau bayar pesangon?
Langkah: Bipartit (negosiasi langsung) → Mediasi Dinas Ketenagakerjaan → PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Simpan semua dokumen: surat PHK, slip gaji, kontrak kerja.

Sumber Hukum yang Digunakan

Terakhir diverifikasi: Maret 2026

  • PP 35/2021 — Pasal 40–58 (UP, UPMK, UPH, 15 skenario PHK)
  • UU 6/2023 — Cipta Kerja (Pasal 81 angka 47 — revisi Pasal 156)
  • Putusan MK 168/2023 — "Paling sedikit" — UP/UPMK/UPH adalah hak minimum
  • PP 68/2009 — PPh 21 Final atas pesangon (tarif progresif)

Disclaimer

Kalkulator ini menyediakan estimasi berdasarkan regulasi yang berlaku saat pembuatan. Hasil perhitungan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pelaporan resmi.

Berdasarkan Putusan MK 168/2023, nilai ini adalah hak minimum. Jika PKB atau peraturan perusahaanmu memberikan lebih tinggi, gunakan yang lebih menguntungkan. Semua nilai adalah GROSS (sebelum PPh 21 Final).

Untuk kepastian hukum, konsultasikan dengan HR perusahaan atau pengacara ketenagakerjaan.

Terakhir diperbarui: Maret 2026