KitaCoba

Metodologi KitaCoba

Halaman ini menjelaskan dari mana angka di setiap kalkulator berasal, kapan terakhir diverifikasi, dan bagaimana kami memperbaruinya saat peraturan berubah.

Terakhir diperbarui: (mengikuti tanggal verifikasi data aturan terbaru)

Dari mana angka berasal?

Semua nilai aturan — tarif pajak, iuran BPJS, PTKP, tabel pesangon, batas bunga pinjol, dan lainnya — disimpan sebagai data terversi, terpisah dari kode kalkulator. Setiap nilai mencatat:

  • Dasar hukum — UU/PP/Permenaker/PMK yang menjadi sumbernya (daftar lengkap di bawah);
  • Tanggal berlaku — sejak dan sampai kapan nilai itu berlaku, sehingga perubahan aturan tidak menimpa riwayat lama;
  • Tanggal verifikasi terakhir — kapan kami terakhir mencocokkan nilai dengan dokumen resminya;
  • Jadwal tinjau ulang — batas waktu kami harus memeriksa ulang nilai tersebut.

Kalkulator membaca nilai yang berlaku pada tanggal berjalan. Saat aturan berubah, kami menambahkan revisi baru — bukan menimpa yang lama — sehingga jejak perubahan tetap terlacak.

Kapan dan bagaimana diperbarui?

  • Pemeriksaan otomatis berjalan atas seluruh data aturan: struktur, periode berlaku yang tumpang tindih, sumber yang hilang, dan jadwal tinjau ulang yang lewat.
  • Momen regulasi musiman (penetapan UMP/UMK akhir tahun, SKB libur nasional, musim SPT, THR) masuk kalender pemantauan internal.
  • Nilai yang bergantung rilis berkala (suku bunga penjaminan LPS, tarif listrik triwulanan, data inflasi BPS) ditinjau mengikuti jadwal rilis lembaganya.

Kami berupaya memperbarui secepatnya setelah aturan baru terbit, namun tidak dapat menjamin pembaruan real-time. Tanggal verifikasi di setiap kalkulator menunjukkan kondisi datanya.

Batasan hasil perhitungan

Semua hasil adalah estimasi edukatif — bukan nasihat hukum, perpajakan, atau keuangan profesional, dan bukan angka resmi dari lembaga mana pun. Untuk keputusan penting, konsultasikan dengan ahli yang berwenang. Batasan per kalkulator dijelaskan di halaman disclaimer.

Menemukan angka yang keliru?

Kirim laporan ke [email protected] beserta tautan kalkulator dan sumber resminya. Kami menindaklanjuti laporan ketidakakuratan dalam 7 hari kerja.

Data aturan yang dipakai kalkulator

Tabel berikut dihasilkan langsung dari data aturan terversi — bukan ditulis manual.

BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Batas upah JP per bulan SE BPJS TK No. B/1226/022026 — Batas Upah Jaminan Pensiun per 1 Maret 2026 (Rp11.086.300)
Batas upah BPJS Kesehatan per bulan Perpres No. 64 Tahun 2020
Tarif iuran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan PP No. 84 Tahun 2013 · Perpres No. 64 Tahun 2020 · PP No. 46 Tahun 2015 · PP No. 6 Tahun 2025
Pencairan JHT — syarat, porsi & PPh 21 final PP No. 46 Tahun 2015 · PP No. 68 Tahun 2009 · PP No. 6 Tahun 2025
Tunggakan, Reaktivasi & Denda Layanan BPJS Kesehatan (Perpres 64/2020 Pasal 42) Perpres No. 64 Tahun 2020
Tarif iuran JKK per kelompok risiko (5 kelas) PP No. 44 Tahun 2015

Cuti Tahunan

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Hak Cuti Tahunan (UU 13/2003 Pasal 79 jo. UU 6/2023) UU No. 13 Tahun 2003 · UU No. 6 Tahun 2023 · PP No. 35 Tahun 2021 · SKB 3 Menteri No. 1497/2025, 2/2025, 5/2025 — Hari Libur Nasional (17) dan Cuti Bersama (8) Tahun 2026

Deposito & Tabungan (LPS, PPh bunga)

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
PPh Final Bunga Deposito/Tabungan (Pasal 4 ayat 2) PP No. 131 Tahun 2000 · PP No. 123 Tahun 2015 (Perubahan PP 131/2000) — PPh Bunga Deposito · PMK No. 212/PMK.03/2018
Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS — Deposito Rupiah UU No. 24 Tahun 2004 · RDK LPS 22 Juni 2026 — TBP Naik 25 bps, Periode Jul–Sep 2026 (Bank Umum 3,75%, BPR 6,25%)

Haji

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Syarat Pendaftaran Haji Reguler (setoran awal & usia minimal) PMA No. 13 Tahun 2021 · UU No. 14 Tahun 2025 (perubahan ketiga UU 8/2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) — dasar formula kuota proporsional, masa tunggu seragam

Pajak Kendaraan

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Pajak Kendaraan Bermotor — opsen, SWDKLLJ & denda UU No. 1 Tahun 2022 · PMK No. 36/PMK.010/2008 — Besaran Santunan & SWDKLLJ Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

SPT Tahunan

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Batas Lapor & Denda SPT Tahunan (UU KUP Pasal 3 & 7) UU No. 6 Tahun 1983 · UU No. 7 Tahun 2021

Lembur

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Konfigurasi perhitungan lembur (PP 35/2021 Pasal 26–32) PP No. 35 Tahun 2021
Tarif upah lembur per segmen (PP 35/2021 Pasal 31) PP No. 35 Tahun 2021

Biaya Nikah (KUA)

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Biaya Pencatatan Nikah di KUA (PP 48/2014) PP No. 48 Tahun 2014

Pesangon PHK

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Tabel UP dasar (bulan upah) PP No. 35 Tahun 2021
Tabel UPMK dasar (bulan upah) PP No. 35 Tahun 2021
Faktor pengali UP per alasan PHK PP No. 35 Tahun 2021 · Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 — Paling Sedikit
Tarif PPh 21 Final atas pesangon (progresif) PP No. 68 Tahun 2009

Pinjaman Online (OJK)

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Batas manfaat ekonomi pinjaman online (SEOJK 19/2025) SEOJK No. 19/2025 · POJK No. 40/2024

Kompensasi PKWT

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Uang Kompensasi PKWT (PP 35/2021 Pasal 15-17) PP No. 35 Tahun 2021 · UU No. 6 Tahun 2023

PPh 21 — Pajak Penghasilan Karyawan

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun PMK No. 168 Tahun 2023
Tarif Progresif PPh 21 Pasal 17 (UU HPP) UU No. 7 Tahun 2021
Biaya Jabatan (pengurang penghasilan bruto) PMK No. 168 Tahun 2023
NPPN — Norma Penghitungan Penghasilan Neto (profesi pilihan) PER-17/PJ/2015
Tabel TER bulanan (Tarif Efektif Rata-rata) kategori A/B/C PP No. 58 Tahun 2023 · PMK No. 168 Tahun 2023

Properti

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Pajak & Biaya Jual-Beli Properti (PPh Final, komisi agen, PBB-P2) PP No. 34 Tahun 2016 · Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2017 · UU No. 1 Tahun 2022
Rasio LTV/FTV maksimum kredit properti (pelonggaran BI) PADG No. 30 Tahun 2025
PPN penyerahan rumah (efektif) & pembebasan rumah umum FLPP PMK No. 131 Tahun 2024 · PMK No. 60 Tahun 2023
PPN DTP rumah tapak/rusun TA 2026 (harga eligible & porsi ditanggung) PMK No. 90 Tahun 2025
BPHTB — tarif maksimum & NPOPTKP minimum (UU HKPD) UU No. 1 Tahun 2022
Batas penghasilan MBR untuk KPR FLPP (per zona, lajang/kawin) Permen PKP No. 5 Tahun 2025 · Permen PKP No. 11 Tahun 2025 · Permen PKP No. 1 Tahun 2026
Batasan harga jual rumah umum tapak FLPP per wilayah KepMen PUPR No. 689/KPTS/M/2023

Penghasilan Ojol

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Batas Potongan Aplikasi Ojol (Perpres 27/2026) Perpres No. 27 Tahun 2026 · Kepmenhub No. KP 1001 Tahun 2022 — pedoman biaya jasa ojek online: sewa aplikasi maks 15% + biaya penunjang maks 5%

Pajak UMKM

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
PPh Final UMKM 0,5% — Tarif, Batas Omzet & Omzet Bebas Pajak PP No. 55 Tahun 2022 · PP No. 20 Tahun 2026 · UU No. 7 Tahun 2021

Zakat

Aturan Berlaku sejak Diverifikasi Dasar hukum
Zakat Penghasilan — Nisab & Kadar Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 · UU No. 23 Tahun 2011

Daftar sumber resmi

54 dokumen — tautan menuju laman resmi (JDIH BPK, kementerian, OJK, MUI, DJP).

Peraturan Lembaga Terbit
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan DPR RI
PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Presiden RI
PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Menteri Keuangan
Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Presiden RI
PP No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Presiden RI
PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Presiden RI
PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Presiden RI
PP No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Presiden RI
PP No. 36 Tahun 2025 tentang Diskon JKK Padat Karya Presiden RI
Surat Edaran B/726/022025 tentang Batas Upah JP Maret 2025 BPJS Ketenagakerjaan
Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Menteri Ketenagakerjaan
PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, PHK Presiden RI
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja DPR RI
Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 — Paling Sedikit Mahkamah Konstitusi RI
PP No. 68 Tahun 2009 tentang PPh 21 atas Pesangon Presiden RI
POJK No. 40/2024 tentang Penyelenggaraan LPBBTI OJK
POJK No. 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan OJK
SEOJK No. 19/2025 tentang Batas Manfaat Ekonomi LPBBTI OJK
PP No. 131 Tahun 2000 tentang PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Presiden RI
PP No. 123 Tahun 2015 (Perubahan PP 131/2000) — PPh Bunga Deposito Presiden RI
PMK No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI Menteri Keuangan
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan DPR RI
RDK LPS 19 Januari 2026 — TBP Periode Feb–Mei 2026 LPS
SE BPJS TK No. B/1226/022026 — Batas Upah Jaminan Pensiun per 1 Maret 2026 (Rp11.086.300) BPJS Ketenagakerjaan
RDK LPS 28 Mei 2026 — TBP Dipertahankan, Periode Jun 2026 LPS
RDK LPS 22 Juni 2026 — TBP Naik 25 bps, Periode Jul–Sep 2026 (Bank Umum 3,75%, BPR 6,25%) LPS
Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan Majelis Ulama Indonesia
UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat DPR RI
PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Direktur Jenderal Pajak
PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Presiden RI
PP No. 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP 55/2022 — PPh Final UMKM 0,5% Tanpa Batas Waktu bagi Orang Pribadi Presiden RI
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) — Pasal 83 opsen PKB/BBNKB 66% Pemerintah RI
PMK No. 36/PMK.010/2008 — Besaran Santunan & SWDKLLJ Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kementerian Keuangan
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d. UU No. 6 Tahun 2023 — Pasal 3 batas lapor, Pasal 7 denda DPR RI
KEP-55/PJ/2026 jo. PENG-28/PJ.09/2026 — Relaksasi sanksi SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2025 s.d. 30 April 2026 Direktorat Jenderal Pajak
PP No. 34 Tahun 2016 tentang PPh atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan — tarif final 2,5% bagi penjual Presiden RI
Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti — komisi agen 2%-5% Menteri Perdagangan
PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP 47/2004 — Tarif PNBP Kementerian Agama (biaya nikah Rp0 di KUA, Rp600.000 di luar KUA) Presiden RI
Perpres No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online — komisi aplikasi maks 8% (penumpang roda dua) & jaminan sosial dari aplikator Presiden RI
Kepmenhub No. KP 1001 Tahun 2022 — pedoman biaya jasa ojek online: sewa aplikasi maks 15% + biaya penunjang maks 5% Menteri Perhubungan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan — Pasal 79 cuti tahunan 12 hari, Pasal 84 upah penuh saat cuti DPR RI
SKB 3 Menteri No. 1497/2025, 2/2025, 5/2025 — Hari Libur Nasional (17) dan Cuti Bersama (8) Tahun 2026 Menag, Menaker, MenPANRB
PMA No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler — usia minimal daftar 12 tahun, setoran awal via BPS-BPIH Menteri Agama
UU No. 14 Tahun 2025 (perubahan ketiga UU 8/2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) — dasar formula kuota proporsional, masa tunggu seragam DPR RI
Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 — dasar penetapan tarif tenaga listrik (tariff adjustment per triwulan) Menteri ESDM
Penetapan Tarif Listrik Triwulan III 2026 (Jul–Sep) — TETAP untuk seluruh golongan; R-1 1.300 VA Rp1.444,70/kWh Kementerian ESDM
PADG No. 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas PADG No. 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Bank Indonesia
Permen PKP No. 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
KepMen PUPR No. 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan FLPP serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Menteri PUPR
PMK No. 90 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026 Menteri Keuangan
PMK No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPN atas Impor dan Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (DPP nilai lain — PPN efektif 11%) Menteri Keuangan
PMK No. 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN Menteri Keuangan
Permen PKP No. 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen PKP No. 5 Tahun 2025 (Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Permen PKP No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permen PKP No. 5 Tahun 2025 (Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ingin tahu siapa di balik KitaCoba? Lihat halaman Tentang.