Apakah karyawan kontrak (PKWT) berhak pesangon?

Tidak. Karyawan PKWT yang kontraknya berakhir berhak atas uang kompensasi (bukan pesangon) sesuai Pasal 15–16 PP 35/2021. Kalkulator pesangon ini khusus untuk karyawan tetap (PKWTT) yang di-PHK.

Berapa lama batas waktu perusahaan membayar pesangon?

PP 35/2021 tidak menetapkan batas waktu spesifik, tapi pesangon harus dibayar setelah PHK sah. Jika perusahaan menunda, kamu bisa menempuh jalur bipartit → mediasi Disnaker → PHI.

Apakah ada batas maksimum pesangon?

Nilai UP dasar maks 9 bulan upah, UPMK maks 10 bulan upah. Tidak ada batas rupiah absolut — semakin tinggi upah dan masa kerja, semakin besar pesangon. Faktor PHK tertinggi adalah 2× (meninggal/sakit).

Bagaimana jika masa kerja saya 7 tahun 9 bulan?

Standar umum: dibulatkan ke bawah (7 tahun). Jika PKB atau peraturan perusahaanmu mengatur pembulatan ≥ 6 bulan ke atas, maka dihitung 8 tahun. Gunakan opsi "Opsi lanjutan masa kerja" di kalkulator.

Apa yang dimaksud "upah" untuk perhitungan pesangon?

Upah = gaji pokok + tunjangan tetap (yang dibayar bulanan dengan jumlah sama tanpa syarat). Tidak termasuk: bonus, THR, lembur, uang makan/transport harian, komisi.

Panduan Lengkap Pesangon PHK 2026

Apa itu Pesangon PHK?

Pesangon PHK adalah hak uang yang wajib dibayar perusahaan kepada karyawan yang di-PHK. Terdiri dari 3 komponen:

UP (Uang Pesangon): Komponen utama, dihitung dari masa kerja × upah × faktor PHK
UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja): Penghargaan tambahan untuk karyawan dengan masa kerja ≥ 3 tahun. Selalu 1× — faktor PHK tidak berlaku
UPH (Uang Penggantian Hak): Penggantian sisa cuti, ongkos pulang, dan hak lain sesuai kontrak

Total Pesangon = UP + UPMK + UPH

Dasar hukum utama: PP No. 35/2021 (Pasal 40–58) dan Putusan MK 168/2023 yang menegaskan nilai pesangon adalah "paling sedikit" (minimum).

3 Hal yang Sering Salah soal Pesangon

Banyak informasi yang beredar di internet sudah kadaluwarsa. Ini 3 kesalahan paling umum:

"Pesangon efisiensi = 2×" — Aturan 2× hanya ada di UU 13/2003 (sudah dicabut). PP 35/2021 yang berlaku sekarang: efisiensi maks. 1×
"UPMK ikut dikalikan faktor PHK" — Salah. UPMK selalu 1×, tidak terpengaruh alasan PHK. Contoh: pensiun (1,75×) hanya berlaku untuk UP, bukan UPMK
"Penggantian perumahan & pengobatan 15%" — Komponen ini sudah dihapus sejak PP 35/2021. Hanya ada di UU 13/2003 yang lama

Pastikan informasi yang kamu gunakan berdasarkan PP 35/2021, bukan UU 13/2003.

Cara Menghitung UP (Uang Pesangon)

UP dihitung dengan rumus: faktor_PHK × UP_dasar × upah_bulanan

Tabel UP dasar (PP 35/2021 Pasal 40 ayat 2):

< 1 tahun: 1 bulan upah
1–2 tahun: 2 bulan
2–3 tahun: 3 bulan
3–4 tahun: 4 bulan
4–5 tahun: 5 bulan
5–6 tahun: 6 bulan
6–7 tahun: 7 bulan
7–8 tahun: 8 bulan
≥ 8 tahun: 9 bulan (maksimum)

Contoh: Karyawan 12 tahun, upah Rp 10 juta, pensiun (faktor 1,75×)

UP dasar: ≥ 8 tahun → 9 bulan = 9 × Rp 10 juta = Rp 90 juta
Faktor pensiun: 1,75 × Rp 90 juta = Rp 157,5 juta

Cara Menghitung UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja)

UPMK berlaku mulai masa kerja ≥ 3 tahun. Faktor PHK TIDAK berlaku untuk UPMK — selalu 1×.

Tabel UPMK (PP 35/2021 Pasal 40 ayat 3):

< 3 tahun: 0 (tidak berhak)
3–6 tahun: 2 bulan
6–9 tahun: 3 bulan
9–12 tahun: 4 bulan
12–15 tahun: 5 bulan
15–18 tahun: 6 bulan
18–21 tahun: 7 bulan
21–24 tahun: 8 bulan
≥ 24 tahun: 10 bulan (maksimum)

Catatan: tidak ada "9 bulan" — dari 8 bulan langsung ke 10 bulan. Ini sesuai teks asli PP 35/2021.

UPH (Uang Penggantian Hak)

UPH terdiri dari:

Sisa cuti tahunan: (sisa hari ÷ hari kerja per bulan) × upah bulanan. Hari kerja standar: 21 (5 hari/minggu) atau 25 (6 hari/minggu)
Ongkos pulang: Biaya perjalanan ke kota asal (jika direkrut dari luar kota)
Hak lain: Kompensasi tambahan sesuai PKB atau perjanjian kerja

Catatan penting: Komponen "penggantian perumahan dan pengobatan 15%" sudah dihapus sejak PP 35/2021. Jangan masukkan komponen ini.

16 Skenario PHK dan Faktor UP

PP 35/2021 mengatur 16 alasan PHK dengan faktor UP berbeda:

Faktor 2× (tertinggi):

Meninggal dunia (Pasal 57)
Sakit berkepanjangan / cacat akibat kecelakaan kerja (Pasal 55)

Faktor 1,75×:

Pensiun (Pasal 56)

Faktor 1×:

Penggabungan/peleburan/pemisahan perusahaan (Pasal 41)
Pengambilalihan/akuisisi (Pasal 42 ayat 1)
Efisiensi mencegah kerugian (Pasal 43 ayat 2)
Perusahaan tutup bukan karena merugi (Pasal 44 ayat 2)
PKPU bukan karena merugi (Pasal 46 ayat 2)
Pengusaha melanggar perjanjian kerja/UU/PKB (Pasal 48)

Faktor 0,75×:

Force majeure tanpa penutupan (Pasal 45 ayat 2)

Faktor 0,5× (terendah):

Akuisisi — syarat kerja berubah (Pasal 42 ayat 2)
Efisiensi karena merugi (Pasal 43 ayat 1)
Perusahaan tutup karena merugi (Pasal 44 ayat 1)
Force majeure + perusahaan tutup (Pasal 45 ayat 1)
PKPU karena merugi (Pasal 46 ayat 1)
Pailit (Pasal 47)

PPh 21 atas Pesangon

Pesangon termasuk objek PPh 21 Final berdasarkan PP 68/2009. Perusahaan wajib memotong pajak sebelum dibayarkan.

Tarif PPh 21 Final (progresif per lapisan):

0% : sampai Rp 50.000.000
5% : di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100.000.000
15% : di atas Rp 100 juta s.d. Rp 500.000.000
25% : di atas Rp 500.000.000

Contoh: Pesangon Rp 600 juta

0% × Rp 50 juta = Rp 0
5% × Rp 50 juta = Rp 2.500.000
15% × Rp 400 juta = Rp 60.000.000
25% × Rp 100 juta = Rp 25.000.000
Total pajak: Rp 87.500.000

Catatan: tarif berlaku sama untuk ber-NPWP maupun tidak ber-NPWP (tarif Final). Minta bukti potong PPh 21 ke HR, bahkan jika total pesangon ≤ Rp 50 juta.